Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News

latest

Prona? (PTSL) Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Begini Caranya!

Masih banyaknya tanah yang tak bersertifikat pun mendorong pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah gratis pada masyarakat Indonesia. Pr...

Masih banyaknya tanah yang tak bersertifikat pun mendorong pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah gratis pada masyarakat Indonesia. Program ini dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tanah yang tak didaftarkan pada badan pertanahan setempat berisiko bermasalah di masa depan.
Salah satunya ialah pengklaiman tanah oleh pihak lain karena surat-surat yang tidak lengkap.
Itulah salah satu alasan mengapa pemerintah menggalakan PTSL.
PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.
Dari situs bpn.go.id, kegiatan PTSL dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua obyek pendaftaran tanah yang belum pernah terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu.
Program yang telah bergulir sejak awal 2018 ini direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025.
Segala hal yang berkaitan dengan PTSL sendiri telah dituangkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Tanah-tanah warga Indonesia ternyata masih banyak yang belum memiliki surat-surat/sertifikat kepemilikan yang sah.
Umumnya, jenis lahan tersebut ialah tanah berjenis Girik, Pipil, Petok, atau Verponding, dan juga tanah negara.
Lantas bagaimana pelaksanaan, syarat, hingga warga yang berhak mendapatkan sertifikat tanah gratis ini? Selengkapnya mari simak ulasannya berikut ini!

Tahapan Pelaksanaan PTSL

Penyuluhan
Petugas BPN di wilayah desa atau keluarahaan diikuti seluruh peserta PTSL sesuai jadwal tim penyuluh
Pendataan
Menanyakan riwayat siapa pemilik tanah, dasar kepemilikan (jual beli, hibah, warisan), dan pajak (BPHTB/PPh)
Pengukuran
Harus ada letak dan batas bidang serta mendapat persetujuan yang berbatasan bentuk bidang dan luas bidang tanahnya
Sidang Panitia A
Anggota panitia (tiga orang dari BPN dan 1 orang dari desa/kelurahan).
Tugas: meneliti daya yuridis, pemeriksaan lapangan, mencatat sanggahan, dan kesimpulan, keterangan tambahan.
Pengumuman Pengesahan
Masa pengumuman 14 hari ditempel di kantor desa/kelurahan atau kantor pertanahan setempat. Berisi daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang, dan lainnya.
Penerbitan Sertifikat
Pembagian sertifikat oleh ATR/BPN diserahkan langsung ke peserta

Syarat untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Gratis Lewat PTSL

Ada beberapa kelengkapan yang diperlukan warga untuk bisa mendapatkan sertifikat tanah gratis atas lahan tak bersurat yang dimilikinya. Syarat tersebut ialah:
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
  • Surat tanah (berbentuk Letter C, AJB, Akta Hibah, atau berita acara kesaksian, dan lainnya)
  • Sudah terdapat tanda batas yang terpasang dan mendapat persetujuan pemilik perbatasan.
  • Melampirkan bukti setor BPHTB dan PPh
  • Surat pertmohonan pengajuan PTSL dan surat pernyataan peserta

Biaya yang Harus Dibayarkan Warga

Agar bisa mendapatkan sertifikat tanah gratis, warga tidak perlu membayar uang untuk beberapa hal vital di dalam proses.
Di sisi lain, tentu ada pula beberapa biaya yang tak ditanggung pemerintah.
Lengkapnya, simak daftar biaya apa saja yang digratiskan pemerintah dan harus dibayar masyarakat sebagai berikut:
Gratis (Ditanggung Pemerintah)
  • Penyuluhan
  • Pengumpulan data (alas hak)
  • Pengukuran bidang tanah
  • Pemeriksaan tanah
  • Penertbitan SK Hak/pengesahan data yuridis dan fisik
  • Penerbitan sertifikat
  • Supervisi dan pelaporan
Bayar Sendiri
  • Penyediaan surat tanah (bagi yang belum ada_
  • Pembuatan dan pemasangan tanda batas
  • BPHTB jika terkena
  • Lain-lain (materai, fotokopi, letter C, saksi, dsb).

Pihak yang Berhak Mendapat Sertifikat Tanah Gratis Lewat PTSL

Kami kutip dari inspirasi.co, inilah beberapa pihak yang berhak mendapatkan sertifikat gratis lewat program PTSL:
  • Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan telah dibukukan dalam daftar-daftar, maka oleh Kepala Kantor diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya untuk disampaikan kepada yang berhak.
  • Dalam hal percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah, maka: a. sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada:
  1. Masyarakat tidak mampu;
  2. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
  3. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;
  4. Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/ Purnawirawan POLRI;
  5. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
  6. Waqif; atau
  7. Masyarakat Hukum Adat.
Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat untuk Anda.
=====



Pemberian Hak Milik Perorangan

Persyaratan
Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
Surat kuasa apabila dikuasakan
Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Penyelesaian
38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
38 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2

Keterangan
Identitas diri
Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
Pernyataan tanah tidak sengketa
Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Tarif
Biaya dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing masing bidang

Simulasi Biaya

LINK TERKAIT
Sosial Media BPN/ATRBPN - https://www.facebook.com/KementerianATRBPN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PETUNJUK TEKNIS NOMOR 1069/3.1-100/IV/2018 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018
Cek Status Tanah ONLINE - http://peta.bpn.go.id/
Cek Status Tanah ONLINE - https://www.atrbpn.go.id/Peta-Bidang-Tanah


Tidak ada komentar